POSAKTUAL.COM - Tommy Soeharto menjadi target kepentingan kekuasaan terlebih dahulu, namun tidak seheboh AHY yang menjadi perhatian publik. Pola dan modus yang dikembangkan mengkudeta Ketua Umum sah terdaftar resmi , dirubah kemudian disetujui Kemenkumham hingga berakhir dipengadilan dan PK.
Menggunakan dalih KLB-Munaslub, mengesampingkan landasan AD/ART yang berlaku dan sah di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Jika Munaslub / KLB hanya bertujuan untuk melengserkan Ketua Umum dan mengganti kepengurusan yang sah sebuah partai politik, hal itu jelas inkonstitusional. Melengserkan kepengurusan tertentu di tengah jalan itu bukan menyelesaikan masalah, keluar dari kaidah-kaidah demokrasi. Seharusnya Pemerintah menyarankan untuk masuk ke ranah Mahkamah Partai terlebih dahulu dan wajib memberikan syarat KLB /Munaslub ditandatangani oleh DPD yang sah. Pemerintah sebagai pembina ideologi partai atau pembina politik nasional harus selektif dan berani menolak.
Ketika berkas pengajuan hasil Munaslub / KLB tidak memenuhi ADR /ART yang sah seharusnya ditolak.! Tidak perlu lagi ke pengadilan, adapun permasalahan partai kembalikan ke Mahkamah Partai. Apa nantinya mau saling kudeta karena dianggap gak becus memimpin partai ?
Kapan mau selesainya permasalahan bangsa ini, kebencian dan dendam karena dianggap Anak Cendana dan Cikeas yang punya masalah Orang Tua berkuasa dimasa lalu.. ?
Setiap Parpol mempunyai kedaulatan dan peran konstitusi untuk saling menghormati bukan karena berkuasa atau oposisi, melainkan sebagai pilar demokrasi UU 2/2011, yaitu sebagai sarana pendidikan politik rakyat. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan-kesatuan bangsa Indonesia, kesejahteraan masyarakat dan sarana partisipasi politik warga negara Indonesia.
Sumber: kompasiana.com