POSAKTUAL.COM - Menkum HAM Yasonna Laoly meminta agar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menuduh pemerintah tanpa dasar terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut). Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut Partai Demokrat tak pernah menuduh pemerintah terkait kisruh di internal partai.
“Saya kira tidak pernah kami menuduh pemerintah saat ini,” kata Andi Arief saat dihubungi, Selasa (9/3/2021).
Meski demikian, Andi Arief menyinggung soal dualisme dan rekayasa dualisme. Yasonna, kata Andi Arief, punya peran besar untuk menuntaskan kisruh Partai Demokrat.
“Faktanya kita menyaksikan banyak terjadi dualisme partai yang disengaja atau tidak telah disponsori oleh Kemkum HAM. Menkum HAM sendiri jadi tangan kanan presiden terhadap legalitas partai. Apalagi saat ini dihubung-hubungkan dengan posisinya sebagai kader partai tertentu. Dualisme atau rekayasa dualisme saat ini sudah melampaui batas,” ucapnya.
Lebih lanjut, Andi menyebut dualisme partai bisa diselesaikan oleh Kemenkum HAM. Dia menyebut setiap proses KLB partai baik oleh pihak internal atau eksternal, kedaulatannya tetap ditentukan oleh Kemenkum HAM.
“Kalau kita cermati terjadi pengambilalihan kewenangan amanat dan kedaulatan tertinggi partai saat kongres menjadi kedaulatan di tangan Kemenkum HAM, bahkan menggunakan perangkat elektronik pendaftaran hasil kongres sebagai alat atau celah mengambilalih kedaulatan kongres partai-partai,” paparnya.
“Melihat beberapa kasus yang terjadi model pengambilalihan oleh pihak ekternal pun diperbolehkan karena sistem teknologinya tidak mengenal apakah yang mendaftarkan susunan pengurus yang menjadi pengurus itu pihak eksternal,” sambungnya.
Meski begitu, Andi Arief menegaskan Partai Demokrat tidak akan tunduk pada kondisi tersebut. Andi Arief menyebut seolah-olah Presiden Jokowi dan Menkum HAM Yasonna Laoly menikmati kisruh Partai Demokrat.
“Partai Demokrat tentu punya kedaulatan sendiri dan tidak akan berhenti atau tunduk pada proses penaklukan seperti saat ini. Bagaimana mungkin Pak Moeldoko dengan jalan pragmatis bisa dianggap memiliki hak dan mengambil alih kedaulatan forum tertinggi partai beserta produk-produk politiknya. Sama sekali kami tak pernah membayangkan. Kami menganggap Menkum HAM dan Pak Jokowi mengerti soal ini dan menikmati untuk kepentingannya. Padahal harusnya ini dicegah,” ungkapnya.
Andi Arief lantas mengingatkan bahwa partai bukanlah wilayah kekuasaan pemerintah namun wilayah penting demokrasi. Karena itu, dia berharap Kemenkum HAM serius melakukan verifikasi segala bentuk pendaftaran KLB, bukan sekadar formalitas.
“Demokrat berharap proses verifikasi pendaftaran hasil kongres jangan formalitas, tapi hard fact-nya harus diperiksa oleh Kemenkum HAM, pemeriksaan materilnya serius, notulensi dan proses pengambilan keputusan juga harus dikaji serius. Kalau cuma formalitas maka pengambilalihan seperti yang dilakukan Moeldoko akan terus mengulang,” sebut Andi Arief.
Yasonna Laoly sebelumnya angkat bicara soal acara yang diklaim sebagai KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut. Yasonna menegaskan pemerintah akan bertindak profesional terkait isu KLB Demokrat.
“Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang dicatat,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3).
Yasonna juga mengatakan dirinya telah menitip pesan ke Ketua Majelis Tinggi PD SBY dan Ketum PD AHY. Dia berpesan agar ayah dan anak itu tak main serang tanpa dasar soal KLB Demokrat.
“Hanya saya pesan, kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin waktu, apa saya pesan, tolong SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tunggu saja. Kita objektif kok. Jangan main-main serang-serang yang tidak ada dasarnya,” ujarnya.
Sumber: detik.com